Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat sangatlah penting dalam pembangunan sebuah negara. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam pembangunan negara ini. Namun, pemerintah juga memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi dan memperkuat peran masyarakat.
Menurut Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), “Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan sebuah negara. Pemerintah harus mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.”
Salah satu contoh peran pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat adalah melalui program-program partisipatif seperti Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga miskin. Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan.
Namun, tidak hanya program-program partisipatif yang perlu diperkuat oleh pemerintah. Pemerintah juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih besar, seperti dalam pembuatan kebijakan publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Maryati Abdullah, Direktur Eksekutif Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), yang menyatakan bahwa “Pemerintah harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang lebih besar, agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan representatif.”
Dengan demikian, peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memperkuat peran masyarakat sangatlah penting dalam memastikan pembangunan negara berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Mari kita semua ikut serta dalam membangun negara ini, dengan pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai motor penggeraknya.